A Survival Story

In the last three years, there has been an interesting phenomenon in the consumption patterns of Indonesian society. Public consumption is down, but the Indonesian economy is slowly increasing. The reduction in visitors to retail outlets in Indonesia, ranging from the conventional to the modern indicates that the consumption of Indonesian mass is decreasing. Conventional retail outlets in the Glodok, Tanah Abang, Mangga Dua, Thamrin City and modern retail outlets such as Ramayana, Matahari and Giant are no longer experiencing the glory period experienced a few years ago. Then, where does the Indonesian people's money run to?  The Illusion of E-Commerce in Consumer Product  Many argue that the lack of retail outlets is caused by the proliferation of e-commerce in Indonesia, especially in big cities that provide complete and easy access to technology and information. The emergence of e-commerce in Indonesia, which sells a variety of household goods, such as Bukalapak , To

Regional issues that have been widely discussed by the Banten people are corrupt and dynastic politics. It was explained how the Chasan Sochib family used a strong kinship network, exploited state resources, and used bureaucracy to strengthen the political machinery and consolidate lower-line political power over Banten. The strengthening of family domination in lower-line politics and economic resources are pursued by public policies that are more concerned with the interests of the family, rather than the interests of society. In other words, corruption and dynastic politics are not social phenomena that appear on the surface. Corruption and dynastic politics emerged because it was the result of social, cultural, economic, political processes that had been built by the Chasan Sochib family so far.  Corruption and Political Dynasty Corruption is defined by the World Bank and Transparency International (TI) as abuse of public office for personal gain. Therefore, it involves im

Bagi kita bangsa yang besar dan pluralistik ini, "kebebasan yang bertanggung jawab" memang wajib kita perhatikan demi terjaganya persatuan dan kesatuan dalam rel Pancasila. Bagi anggota masyarakat yang masih sulit memhami secara utuh-tuntas tolok ukur dan isi muatan kata "tanggung jawab" itu, buku ini pantas menjadi acuan. Kebebasan, menurut buku John Stuart Mill yang monumental ini, bukanlah asal semau-maunya sendiri (yang sering mendapat cap tidak enak: liberal). Kebebasan juga bukan berarti kontrol ketat segala lini kehidupan masyarakat oleh negara, sehingga daya-daya masyarakat (civil society) harus tetap tiarap. Salah satu dari butir sekian banyak butir kebebasan yang dikupas dalam buku ini ialah: sampai sejauh mana, kinerja masryarakat secara sehat mampu menghasilkan individu-individu besar yang mandiri, kuat terbuka dan kritis, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, untuk pada akhirnya sampai pada KEBENARAN? Salah satu kriteria kunci

"Pencapai Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat." -Sri Mulyani Indrawati Sesuai dengan tujuannya untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan ekonomi yang inklusif dan adil, Indonesia berkomitmen untuk menghindari deforestasi. Karena penyebab deforestasi sering berasal dari kegiatan di luar batas hutan, tidak cukup untuk menyelesaikan deforestasi dengan melakukan aksi-aksi terpisah yang ditujukan untuk kawasan hutan tertentu. Indonesia juga harus bekerja untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan meningkatkan kerja sama regional dengan bekerja di berbagai yurisdiksi administratif yang mencakup tata kelola hutan. Untuk memastikan keberhasilan pendekatan yurisdiksi ini, peningkatan kekuatan ekonomi dan pemerintahan desa adalah kuncinya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah membuat banyak perubahan kebijakan fiskal untuk meningkatkan ekonomi pedes